BOGOR, KABEREHNEWS.ID -- Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB asal Aceh, H. Ruslan Daud atau HRD, menegaskan komitmennya mengawal peningkatan kualitas sarana dan prasarana transportasi publik, khususnya sektor perkeretaapian.
Penegasan itu disampaikan HRD saat melakukan Kunjungan Kerja Spesifik (Kunsfik) Komisi V DPR RI ke Stasiun Kereta Api Bogor, Jawa Barat, Jumat (11/9/2026).
Pastikan Fasilitas Stasiun Bogor Memadai
Dalam kunjungan tersebut, HRD bersama anggota Komisi V lainnya meninjau langsung kondisi sarana dan prasarana Stasiun Bogor. Tujuannya untuk mengidentifikasi kebutuhan yang perlu mendapat perhatian pemerintah guna mendukung kelancaran mobilitas masyarakat.
Menurut HRD, Stasiun Bogor memiliki peran strategis karena melayani salah satu jalur KRL terpadat di Jabodetabek.
“Kita ingin memastikan berbagai sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. Transportasi publik harus mampu memberikan pelayanan yang aman, nyaman, dan dapat diandalkan,” ujar HRD.
Pemeliharaan Jangan Ganggu Pelayanan dan Ekonomi
HRD menekankan pentingnya pemeliharaan rutin untuk menjamin keselamatan perjalanan. Namun ia mengingatkan, proses perawatan tidak boleh mengganggu operasional yang berdampak pada aktivitas ekonomi warga.
“Pemeliharaan rutin diperlukan untuk memastikan keselamatan perjalanan. Tapi langkah tersebut semestinya tidak mengganggu pelayanan, karena berimbas pada perekonomian masyarakat,” katanya.
Bogor Jadi Prioritas, Anggaran Disiapkan Presiden
HRD menyebut Presiden telah menyiapkan anggaran khusus untuk pembenahan dan pemenuhan kebutuhan sarana prasarana kereta api di seluruh Indonesia. Kota Bogor disebut sebagai salah satu prioritas.
“Presiden telah menyiapkan anggaran untuk membenahi dan memenuhi berbagai kebutuhan sarana dan prasarana kereta api di Indonesia. Kota Bogor menjadi salah satu prioritas,” kata HRD.
Ia menambahkan, pembenahan tidak bisa berjalan sendiri. Diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Ditjen Perkeretaapian, operator kereta api, serta seluruh pemangku kepentingan.
Hasil kunjungan ini, lanjut HRD, akan menjadi bahan pembahasan dan pengawasan Komisi V DPR RI agar kebutuhan masyarakat terhadap transportasi publik direspons tepat dan cepat.
“Dengan anggaran yang telah disiapkan pemerintah, tentu kami akan terus mengawal agar penggunaannya tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Benahi Secara Menyeluruh
Menurut HRD, peningkatan transportasi publik tidak bisa dilakukan secara parsial. Seluruh aspek harus dibenahi, mulai dari sarana prasarana, aksesibilitas, kenyamanan, hingga keamanan dan keselamatan penumpang.
“Kenyamanan, keamanan, dan keselamatan masyarakat merupakan prioritas utama sebagaimana arahan Presiden. Karena itu, seluruh lini harus terus kita benahi dan tingkatkan,” pungkas HRD. (*)
Posting Komentar