KABEREH NEWS | Idi Rayeuk– Penemuan cadangan gas raksasa di kawasan South Andaman memicu optimisme baru bagi perekonomian Aceh. Di tengah tingginya angka kemiskinan dan tantangan pembangunan, temuan itu dinilai jadi peluang Aceh kembali menjadi pusat pertumbuhan ekonomi nasional.
Namun di balik optimisme, masyarakat menyimpan kegelisahan. Pengalaman masa lalu menunjukkan kekayaan sumber daya alam belum tentu berbanding lurus dengan kesejahteraan warga daerah penghasil.
Pertanyaannya kini: apakah South Andaman akan jadi titik kebangkitan Aceh, atau mengulang kisah lama ketika migas Aceh lebih banyak memberi manfaat ke pihak lain?
Aceh pernah jadi penopang utama industri migas Indonesia. Ladang gas Arun di Aceh Utara pernah mengantarkan Indonesia sebagai eksportir LNG terbesar dunia. PT Arun NGL jadi salah satu fasilitas pengolahan LNG paling strategis saat itu.
Puluhan tahun hasil bumi Aceh menyumbang besar ke kas negara. Tapi setelah masa kejayaan berlalu, Aceh masih bergulat dengan kemiskinan, pengangguran, investasi minim, dan industri hilir yang lemah. Karena itu warga khawatir South Andaman berubah jadi "Arun jilid II": proyek besar dengan keuntungan luar biasa tapi dampak ke masyarakat minim.
Kekhawatiran itu mengacu pada MoU Helsinki 2005 dan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh atau UUPA. Dua instrumen itu menjamin kewenangan Aceh mengelola sumber daya alam dan mendapat porsi lebih besar dari pendapatan migas. Ketentuan itu bagian dari komitmen negara menjaga perdamaian berkeadilan.
"Yang ditagih bukan janji baru. Yang ditagih pelaksanaan komitmen yang sudah disepakati dan dijamin hukum," demikian seruan yang muncul.
Agar South Andaman jadi berkah, proyek ini diminta tak berhenti di eksplorasi dan eksploitasi. Aceh butuh industri hilir, pusat logistik energi, kawasan industri berbasis gas, dan penguatan SDM lokal. Fasilitas Arun di Aceh Utara bisa dimanfaatkan untuk efisiensi investasi dan membuka aktivitas ekonomi baru.
Transparansi dan akuntabilitas juga jadi kunci. Audit independen, pengawasan lingkungan ketat, keterbukaan data produksi, serta partisipasi publik diperlukan agar kekayaan alam benar-benar untuk kemakmuran rakyat.
Gagasan mempertemukan seluruh pemangku kepentingan Aceh pun menguat. Pemerintah Aceh, DPRA, DPR RI/DPD RI asal Aceh, Wali Nanggroe, akademisi, tokoh adat, pelaku usaha, dan masyarakat sipil perlu satu suara mengawal South Andaman.
Momentum ini disebut sebagai momentum kebangkitan Aceh. Tuntutan masyarakat sederhana: keadilan, penghormatan pada MoU Helsinki dan UUPA, serta manfaat nyata dari proyek strategis di tanah Aceh.
South Andaman adalah peluang besar. Peluang itu hanya jadi berkah jika dikelola dengan semangat keadilan dan keberpihakan kepada rakyat Aceh. Jangan sampai South Andaman jadi Arun jilid II.
Penulis: Saiful Amri (Tinggal di Idi Rayeuk Sagoe 05 Aceh Timur, Aceh)
Posting Komentar