ACEH UTARA, KABEREHNEWS.ID -- Delapan abad lalu Samudera Pasai membuktikan laut bukan pemisah, melainkan jalan kemakmuran. Kini di momentum Milad ke-800, sejarawan dan pengamat ekonomi mendesak Aceh mengembalikan kedigdayaan itu dengan membangun ekosistem ekonomi maritim yang utuh, bukan sekadar mengenang masa lalu.
“Masalah Aceh hari ini bukan kekurangan sumber daya. Persoalannya adalah bagaimana sumber daya itu dihubungkan menjadi satu rantai ekonomi,” tulis Endang Kusmadi, Pembaca Sejarah Aceh, dalam opininya.
Dari Pelabuhan ke Ekosistem
Menurutnya, potensi Aceh masih besar: laut luas, garis pantai panjang, pelabuhan, perikanan, pertanian, perkebunan, dan posisi strategis di Selat Malaka. Namun rantai ekonomi masih terputus.
Ikan masih banyak dijual segar, hasil kebun dijual bahan mentah, UMKM tumbuh tapi tersendat legalitas, pembiayaan dan pasar. Pelabuhan tersedia tapi belum jadi pusat perdagangan dan industri.
“Ekonomi yang kuat butuh mata rantai lengkap: produksi → pengolahan → legalitas → pembiayaan → pasar → industri → pelabuhan → ekspor. Jika satu lemah, nilai ekonomi akan lari ke daerah lain,” tegasnya.
Ia mencontohkan Pelabuhan Krueng Geukuh, Aceh Utara. Data menunjukkan nilai ekspor lewat pelabuhan itu anjlok dari sekitar US$308 juta pada 2017 menjadi US$53 juta pada 2021. Angka itu harus jadi alarm untuk menghidupkan kembali aktivitas perdagangan.
Pemerintah Harus Jadi ‘Syahbandar Modern’
Endang menekankan pemerintah tidak perlu jadi pedagang terbesar, tapi harus jadi penggerak ekosistem. Tugasnya memastikan akses pelatihan, modal, legalitas, teknologi, infrastruktur, pasar, dan kepastian hukum.
“Dalam konteks modern, pemerintah bisa menjalankan fungsi seperti syahbandar masa Pasai. Bukan penguasa perdagangan, tapi penghubung antara pelaku ekonomi dengan pasar dan dunia luar,” ujarnya.
Ia juga mendorong agar izin usaha bukan jadi tembok. Perlu ada pusat layanan usaha terpadu yang mengintegrasikan legalitas, sertifikasi, pembiayaan, pendampingan hingga pemasaran.
Stop Jual Bahan Mentah, Bangun Nilai Tambah
Kunci kebangkitan menurutnya ada pada industrialisasi berbasis komoditas lokal. Ikan jangan berhenti di ikan segar, tapi diolah jadi fillet, beku, tepung ikan, hingga siap ekspor. Lada, kopi, nilam, kakao harus punya merek, kemasan, dan sertifikasi.
“Masyarakat pesisir harus naik kelas. Nelayan bukan hanya menangkap, tapi masuk ke pengolahan, penyimpanan, distribusi. Desa pesisir harus jadi pusat ekonomi baru lewat koperasi, cold storage, kuliner laut, wisata bahari,” katanya.
Pendidikan vokasi dan Balai Latihan Kerja juga harus diarahkan ke kebutuhan industri maritim: teknisi kapal, operator cold storage, logistik pelabuhan, hingga digital marketing untuk ekspor.
Jadikan ‘Pasai’ Sebagai Merek Ekonomi
Endang mengusulkan nama “Pasai” dijadikan kekuatan branding global seperti Pasai Pepper, Pasai Seafood, Pasai Coffee. Narasi sejarah 800 tahun itu bisa jadi diferensiasi produk Aceh di pasar internasional.
Ia juga mendorong agar potensi Sabang, Banda Aceh, Aceh Besar, dan Aceh Utara dilihat sebagai satu koridor ekonomi maritim. Situs sejarah Samudera Pasai pun harus dihidupkan sebagai destinasi wisata budaya dan ekonomi, bukan hanya ramai saat perayaan.
“Milad 800 tahun jangan berhenti sebagai seremonial. Ini harus jadi titik balik. Perlu Roadmap Kebangkitan Ekonomi Maritim Aceh 2027–2037 dengan target jelas: berapa ekspor, berapa UMKM naik kelas, berapa lapangan kerja tercipta,” tutupnya.
Kedigdayaan Pasai, lanjutnya, akan kembali bukan saat kita hanya mengenang, tetapi ketika laut Aceh kembali sibuk, pelabuhan hidup, industri tumbuh, dan produk Aceh kembali berlayar ke pasar dunia. (*)
Posting Komentar